PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 41IPID.SUS/TPM016/PN.JKT.PST)

Tindak pidana korupsi sudah sangat meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tinggi tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi, yang disebut justice collaborator. Peranan justice collaborator sangat penting dan dibutuhkan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang justice collaborator dan penerapan justice collaborator dalam hal pertimbangan hakim memberikan status justice collaborator kepada seorang terdakwa yang sekaligus merupakan pelaku utama. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Pemberian status justice collaborator biasanya diberikan untuk tindak pidana yang bersifat terorganisir. Misalnya, korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, atau perdagangan manusia. Istilah justice collaborator sering muncul dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator). Sistem Peradilan Pidana yang berlaku bagi justice collaborator terhadap perkara tindak pidana korupsi pengaturannya belum memadai untuk dijadikan dasar hukum bagi penegak hukum. Sampai sekarang pengaturan mengenai justice collaborator secara eksplisit diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 dan peraturan bersama mengenai perlakuan terhadap tindak pidana pelapor (whistleblower) dan saksi yang bekerja sama (justice collaborator) dalam kasus pidana tertentu, sehingga SEMA dan peraturan bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berbeda dengan Undang-Undang yang telah melalui tahaptahap konstitusi khusus demikian pula dalam pembentukan undang-undangnya.

1.  UEU-Undergraduate-10785-cover.Image.Marked.pdf - 475 KB
2.  UEU-Undergraduate-10785-pengesahan.Image.Marked.pdf - 370 KB
3.  UEU-Undergraduate-10785-persetujuan.Image.Marked.pdf - 381 KB
4.  UEU-Undergraduate-10785-pernyataan.Image.Marked.pdf - 653 KB
5.  UEU-Undergraduate-10785-publikasi.Image.Marked.pdf - 609 KB
6.  UEU-Undergraduate-10785-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 257 KB
7.  UEU-Undergraduate-10785-abstrak.Image.Marked.pdf - 223 KB
8.  UEU-Undergraduate-10785-daftar isi.Image.Marked.pdf - 170 KB
9.  UEU-Undergraduate-10785-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 351 KB
10.  UEU-Undergraduate-10785-lampiran.Image.Marked.pdf - 689 KB
11.  UEU-Undergraduate-10785-bab 1.Image.Marked.pdf - 418 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD